JAKARTA, r3nmedia.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi mengumumkan kebijakan strategis baru di sektor infrastruktur untuk mengurai kemacetan kronis di perlintasan sebidang rel kereta api. Pada Rabu (8/7/2026), Pemprov DKI memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan sejajar rel kereta api yang menghubungkan kawasan Pasar Minggu hingga Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Proyek jalan alternatif ini diprioritaskan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah sempat mangkrak melewati tujuh masa kepemimpinan gubernur terdahulu. Jalur yang nantinya akan melintasi kompleks Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut ditargetkan dapat mereduksi penumpukan kendaraan pada jam sibuk secara signifikan.

Sponsored Deal

"Kami menerima banyak masukan dari masyarakat terkait titik kemacetan parah di perlintasan sebidang Pasar Minggu. Jalan sejajar rel ini menjadi salah satu prioritas utama yang harus diselesaikan untuk kelancaran mobilitas warga Ibu Kota," ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa tahapan awal proyek, yakni proses pembebasan lahan warga di sepanjang jalur rel tersebut sudah mulai berjalan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus agar seluruh urusan pembebasan tanah dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, percepatan regulasi dan pembebasan lahan ini dilakukan agar pengerjaan konstruksi fisik jalan dapat berjalan lancar tanpa hambatan sosial.

"Target kami untuk pembebasan lahan rampung tahun ini, sehingga pengerjaan fisik jalan bisa dikebut dan selesai pada tahun depan (2027)," kata Heru.

Penyelesaian jalan sejajar rel Pasar Minggu–Tanjung Barat ini melengkapi beberapa proyek infrastruktur transportasi makro Jakarta yang juga tengah dikejar. Bersamaan dengan proyek ini, Pemprov DKI Jakarta juga mengawasi penyelesaian flyover Latumeten yang ditargetkan rampung Desember 2026 demi menurunkan angka kemacetan Jakarta barat hingga 40 persen.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa kenyamanan warga dalam bermobilitas tetap menjadi fokus utama di tengah transisi Jakarta menuju kota global. Infrastruktur jalan penghubung ini nantinya akan diintegrasikan dengan penataan rute transportasi publik agar masyarakat lebih mudah beralih dari kendaraan pribadi.