Tujuh belas orang tewas tenggelam di perairan Sulawesi pekan lalu. Tiga hari sebelumnya, kapal barang karam di selat Sunda. Bukan hitungan tahun atau bulan—ini soal hari. Kecelakaan kapal di Indonesia udah kayak langganan, bukan pengecualian.
Puan Maharani nggak diam aja. Ketua DPR itu langsung angkat suara, menuntut tanggung jawab negara. Bukan cuma omongan basa-basi. Puan bilang pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan pelayaran, dari hulu sampai hilir.
Masalahnya bukan cuma angin kencang atau ombak gede. Banyak kapal tua, nggak layak laut, tapi tetap beroperasi. Awak kapal juga sering kurang pelatihan. Ditambah lagi, alat navigasi—radar, GPS, sistem komunikasi—masih jadul di banyak armada. Teknologi canggih udah ada, tapi belum merata dipasang.
Puan soroti itu. Katanya, negara harus hadir lewat perbaikan regulasi, pengawasan, dan investasi alat keselamatan. Nggak bisa lagi cuma ngandelin sosialisasi. Harus ada sanksi tegas buat operator yang bandel.
Tapi realitasnya, banyak kapal kecil di daerah terpencil nggak tersentuh pengawasan. Data dari Kemenhub memang ada, tapi implementasi di lapangan lemah. Pemerintah pusat udah ngeluarin aturan, tapi pelaksanaannya di daerah masih timpang. Soalnya, koordinasi antarinstansi sering macet.
Teknologi bisa jadi solusi. Sistem tracking kapal, early warning cuaca, sampai AI untuk deteksi bahaya—semua udah ada di pasaran. Tapi harganya mahal, dan banyak pengusaha kapal lebih milih ngehemat biaya. Disinilah peran negara: bantu subsidi atau kewajiban pemasangan alat keselamatan.
Puan juga minta evaluasi total terhadap sistem pelayaran nasional. Jangan sampai insiden terus berulang. Dia nggak mau denger alasan klasik soal keterbatasan anggaran. Kalau negara serius, pasti ada jalan.
Nah, pertanyaannya sekarang: apa yang bakal dilakukan pemerintah setelah desakan ini? Atau bakal jadi wacana lagi, terus tenggelam kayak kapal-kapal itu?
Memuat komentar...